ngjobsdaily

Menindaklanjuti hal tersebut Kemdikbud dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sudah pula mengeluarkan edaran nomor tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah lewat surat nomor 18356 tahun 2018 .  Dalam surat edaran terakhir ini disampaikan bahwa bagi Kepala Sekolah yang diangkat setelah 9 April 2018 maka wajib mengikuti Diklat Pendidikan dan Pelatihan sebagai Kepala Sekolah, adapun guru yang diangkat sebagai kepa la sekolah sebelum tanggal 9 April 2018 maka akan diikutkan dalam Diklat Penguatan Kepala Sekolah. Sehubungan hal tersebut maka mulai tahun 2019 ini bagi mereka Kepala Sekolah yang masuk kategori diangkat sebelum 9 April 2018 akan diikutkan dalam Diklat Penguatan Kepala Sekolah seperti disebutkan dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2018 Pasal 21 ayat: e. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaks...

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano. Medcom.id/Citra Larasati. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menelusuri laporan kasus ribuan guru di Simalungun, Sumatera Utara yang diberhentikan. Dari fakta yang ditemukan, ribuan guru itu nyatanya tidak memenuhi syarat kualifikasi strata Sarjana (S1). “Ketika diberikan waktu 10 tahun sampai 2015 dia  enggak   melakukan itu dan berarti tidak sesuai dengan Undang-undang. Ini bukan dipecat,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano usai Konferensi Pers ‘Gala Siswa Indonesia (GSI)’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019 Pernyataan ini disampaikan Supriano menjawab ramainya pemberitaan diberhentikannya 1.695 guru PNS di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang belum memenuhi kualifikasi S1 atau Diploma empat (D4). Dari jumlah tersebut, sebagian guru selama ini mengajar hanya bermodal ijazah Sek...

Kepala sekolah/madrasah adalah tokoh sentral dalam peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Peran kepala sekolah/madrasah sangat strategis dalam upaya mewujudkan sekolah/madrasah yang mampu membentuk insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Kepala sekolah/madrasah dalam tugas, peran, dan fungsinya merupakan faktor penyumbang keberhasilan kualitas pendidikan antara lain dalam hal penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. BACA JUGA : Regulasi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Prosedur pemerolehan sertifikat dan nomor unik kepala sekolah (NUKS) merupakan tahapan setelah prosedur diklat dalam sistem program penyiapan calan kepala sekolah/madrasah. Secara garis besar prosedur pemerolehan sertifkat dan NUKS terdiri dari 4 tahapan yaitu: 1. penerimaan data lulusan diklat calon kepala sekolah/madrasah; 2. verifikasi; 3. penerbitan sertifikat dan nomor unik kepala sekolah (NUKS). 4. penyerahan sertifikat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pad...

Info Bingkaiguru - Juknis Beasiswa S2 Calon Pengawas PAI adalah petunjuk dalam penyelenggaraan pemberian Beasiswa S2 Guru PAI Calon Pengawas PAI Tahun Anggaran 2019. Program Beasiswa S2 Calon Pengawas PAI adalah program pemberian beasiswa studi S2 di Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada para Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) serta pegawai negeri sipil yang akan menjadi calon pengawas PAI untuk meningkatkan mutu, kapabilitas, dan profesionalitas mereka dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam yang berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Tujuan Beasiswa Calon Pengawas PAI Meningkatkan kompetensi profesionalitas guru bidang PAI dan pengawas PAI pada sekolah. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan agama Islam pada sekolah. Meningkatkan kapabilitas guru dan pengawas. Meningkatkan kesejahteraan guru dan pengawas dalam pengembangan karier dan peran sosial. Meningkatkan citra Pendidikan A...

Download Buku Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru tahun 2019_ Postingan kali ini membahas tentang download Buku Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru tahun 2019. Buku ini memberikan informasi yang akurat kepada guru dalam menjalankan kewajiban serta mendapatkan hak yang sesuai. Buku ini meliputi seputar pertanyaan tentang beban kerja guru, tunjangan profesi guru, pengembangan karir guru sebagai PNS serta penyetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan PNS. Berikut ini adalah cuplikan seputar pembinaan guru tahun 2019: BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH Apa saja beban kerja guru? Jawab : Beban kerja Guru mencakup kegiatan/tugas utama pokok: merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; membimbing dan melatih peserta didik; dan melaksanakan  tugas  tambahan  yang  melekat  pada  fungsi  sekolah/madrasah  sesuai  dengan...

Sebanyak 74 anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 2 Sarantang Saruntung asal Tanah Bumbu, mendapatkan bimbingan teknis bidang informasi teknologi (IT) di Kampus BTIKP, Kayutangi, Banjarmasin. Pembekalan bagi pahlawan pendidikan ini, berlangsung intensif selama 3 hari. Dalam kegiatan ini peserta dibekali pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penerapan teknologi dalam proses pembelajaran. Peserta dilatih membuat dan menerapkan berbagai media pembelajaran berbasis IT dari para ahli dan pakar di bawah binaan BadanTIK Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel. Menurut Ketua KKG Sarantang Saruntung, Muhammad Yusuf,  kegiatan merupakan terobosan baru yang dilakukan pihaknya sebagai lembaga kerukunan guru.  Jika biasanya forum KKG hanya melakukan   study tour   dengan menggelar silaturrahmi dan berbagai pertandingan eksebisi di bidang olahraga, kali ini pihaknya juga melakukan bimbingan teknis yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi guru. “...

Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Professionalitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2019_ Sobat infoguruku, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Professionalitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 8 rahun 2019.   Pedoman ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa guna melaksanakan ketentuan yang ada didalam Pasal 17 Permenpan bernomor 38 tahun 2018 tentang tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya, perlu diketahui bersama bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan tersebut di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jaw...